Kepemimpinan Kiai

Kepemimpinan Kiai; Dilema di Tengah Badai[1]

Oleh: Fathor Rachman Utsman, M.Pd.[2]

Provokasi

Salah satu tokoh futurolog dari negeri Paman Sam, Alvin Toffler, pernah mengungkapkan bahwa masyarakat kini tengah memasuki bagian dari gelombang ketiga (the third wave), di mana setiap teknologi dapat mempengaruhi apa yang disebut dengan teknosfer, infosfer, sosiosfer dan psikosfer.

Pada tataran teknosfer segala bentuk aktifitas manusia (masyarakat) sangat tergantung pada tehnologi elektronik (technotronic). Pada tingkatan infosfer, era informasi tidak lagi terikat pada lingkungan lokal ataupun nasional, tetapi bersifat global. Pada tataran sosiosfer, media elektronik di era globalisasi dan teknologi-informasi merupakan agen-agen sosial yang utama menggantikan peran orang tua, guru, kyai, dan sebagainya. Dan pada tingkatan psikosfer, era reformasi akan meninggalkan manusia yang bersifat magis, irrasional yang berorientasi pada masa lalu termasuk manusia positivistik rasional dan sebagai gantinya muncul manusia bijak yang terbuka dan berorientasi ke masa depan, supra religius dan naturalistik.

Bila dicermati secara seksama ramalah Alvin Tofler di atas, tampaknya mulai mendekati kebenaran. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat realitas yang terjadi pada masyarakat, terutama yang terjadi pada komunitas pesantren. Disadari atau tidak, pesantren sebagai lembaga sosial keagamaan telah mengalami perubahan atau transformasi budaya yang mendasar (dan bahkan terjadi cultural shock pada masyarakat pesantren) sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Dalam konteks ini, pesantren memang berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi, ia dihadapkan pada kemajuan IPTEK yang semakin tidak terkendali, sementara di sisi lain, ia dituntut untuk menyelesaikan problem internal yang tak kunjung terpecahkan seperti problem barokah, moralitas santri, problem demokratisasi pendidikan, emansipasi wanita, dan setumpuk persoalan lain yang sifatnya klasik dan kadang irrasional.

Ironisnya, menghadapi persoalan di atas, masih banyak dari kalangan pesantren (khususnya pesantren salaf) dan komunitas di dalamnya (terutama kiai) lebih menganggap tantangan di atas sebagai suatu persoalan yang berdampak negatif (mengandung maksiat dan membahayakan moral santri) dari pada dampak positif.

Akibatnya, peran dan fungsi pesantren (termasuk posisi kiai) bukan tidak menutup kemungkinan akan termarginalkan, bahkan juga bisa kehilangan kharisma yang akhirnya pendidikan pesantren dan peranan sang kiai akan ditinggalkan oleh masyarakat. Inilah dilema utama ketika membicarakan peran dan fungsi kepemimpinan kiai dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks di atas.

Peran Kepemimpinan Kiai

Membincangkan kepemimpinan kiai dalam menghadapi persoalan di atas, maka akan dihadapkan pada dua pertanyaan besar. Pertama, apakah kepemimpinan kiai harus tetap konsisten pada peran dan fungsi utamanya sebagai public figur yang membimbing, mendidik dan mengembangkan nilai-nilai sosial-keagamaan an sich? Sehingga posisi kiai tetap pada komitmen utamanya sebagai penjaga moral dan ”tentara Tuhan” yang siap menjadi benteng kokoh dalam mendidik masyarakat agar tidak berperilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Kedua, atau sudah saatnya kiai melebarkan sayap kepemimpinannya dengan menyentuh persoalan-persoalan masyarakat yang lebih luas, seperti di bidang ekonomi, politik, budaya dan kemajuan IPTEK?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terlebih dahulu yang harus dipahami bahwa dalam teori kepemimpinan, faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemimpin untuk menciptakan perubahan-perubahan yang besar, terutama dalam menyikapi persoalan masyarakat adalah adanya kekuatan (power) yang legitimate baik secara de jure maupun secara de facto. Inilah modal utama bagi seorang pemimpin untuk melakukan pengaruh kepada orang lain dalam bentuk memberikan perintah, bimbingan, arahan, maupun persuasi dan stimulasi. Kekuatan adalah modal untuk mempengaruhi orang lain. Power is the ability to influence the behavior of others.

Setidaknya ada dua bentuk kekuatan yang sangat esensial dalam kepemimpinan yang bisa memberikan pengaruh kuat pada orang lain, yaitu position power dan personal power. Position power adalah kekuatan (power) yang dimiliki seseorang karena dia memiliki posisi, jabatan, kedudukan atau kewenangan secara sah (legitimate) dan diakui masyarakat luas. Berbeda dengan personal power yang lebih kepada kekuatan yang dimiliki seseorang kerena memiliki kelebihan perilaku dan sifat-sifat kepribadian yang menampilkan aura dan wibawa kepemimpinan.

Dalam konteks ini, kiai sebagai pemimpin telah memilikinya. Hanya saja perlu adanya kesadaran kritis yang harus ditampilkan oleh kiai untuk menjadikan kekuatan (position power dan personal power) yang dimilikinya sebagai modal utama untuk meningkatkan peran dan tugas kepemimpinannya pada aspek yang lebih luas dan mampu menciptakan perubahan-perubahan besar yang dapat menyentuh pada kebutuhan dasar masyarakat.

Namun demikian, ketika ada pergeseran peran dan fungsi kepemimpinan kiai. Terjadi dilema besar berikutnnya yang juga harus dihadapi sang kiai. Misalnya dalam bidang politik. Ketika kiai mulai melebarkan sayap kepemimpinannya dan terjun dalam dunia politik, terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Yang kontra akan menganggap bahwa pelebaran sayap kepemimpinan kiai dalam bidang politik sangat menyalahi perannya sebagai pendidik moral masyarakat. Bahkan bisa jadi akan mengurangi nilai ketokohan (kehormatan) sang kiai karena sudah menyentuh dunia yang sangat kotor dan penuh kelicikan. 

Sementara yang pro berasumsi bahwa sudah saatnya kepemimpinan kiai masuk ke dalam ranah yang lebih luas lagi, karena kehadiran kiai sangat dibutuhkan peranannya untuk memperbaiki persoalan bangsa yang sudah sangat kritis, terutama di bidang moral. Setidaknya dengan kehadiran kiai, perilaku para elit politik di negeri ini ada yang mengontrol dari dalam.

Memang serba dilematis. Ketika birokrasi pemerintahan tidak ada peran kepemimpinan kiai di dalamnya, maka jelas akan berbahaya karena para elit politik akan lebih leluasa menggunakan kelicikannya untuk membodohi masyarakat. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi, ketika kiai terjun dalam dunia politik, yang terjadi malah bukan berperan sebagai pengontrol internal birokrasi, ternyata kiai juga terlibat dalam bentuk-bentuk ”perilaku politik yang busuk dan kotor”. Hal ini terjadi karena mudahnya kiai dilemahkan peranannya oleh politisi-politisi ulung yang punya kemampuan lebih hebat dibanding kehadiran kiai sebagai politisi. Justru, pola perilaku kiai seperti inilah yang akan berdampak luas pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kiai.

Persoalan seperti ini bisa saja terjadi tidak hanya ketika kiai masuk dalam kepemimpinan politik, tetapi di bidang-bidang yang lain juga sama. Hal ini dikarenakan kekuatan kiai sangat lemah dan tidak mampunya memainkan peranan yang signifikan di dalam menggunakan kekuatan kepemimpinannya di bidang-bidang yang lain.

-Wallahu’alam bi shawab-

    

---

[1] Bahan diskusi mingguan Kelompok Kajian “FIKRI” Mahasiswa Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

[2] Dosen Tetap INSTIKA Sumenep dan DLB FKIP UNIRA, UIM, STAIMU Pamekasan

BELAJAR BERSAMA MEMBENAHI MANAJEMEN/ADMINISTRASI PENDIDIKAN

BELAJAR BERSAMA

MEMBENAHI MANAJEMEN/ADMINISTRASI PENDIDIKAN[1]

Oleh: Fathor Rachman, M.Pd.[2]

Konsep Dasar Administrasi Pendidikan

            Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terdengar ungkapan-ungkapan ”berapa biaya administrasinya”?, ”Sekolah A ini meskipun sudah lama berdiri, tetapi tetap saja tidak bermutu, karena administrasi kurang baik”, dan lain sebagainya.

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa administrasi erat hubungannya dengan ”biaya/keuangan”, ”pencatatan’, ”pengelolaan”, ”pengaturan’, ”pengurusan”, atau mirip maksudnya dengan ”manajemen”.

Dalam dunia pendidikan para ahli banyak yang menyamakan antara ”administrasi pendidikan” dengan ”manajemen pendidikan’, dengan alasan bahwa tidak ada seorangpun dari administrator yang tidak terlibat dan tidak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan organisasi (sehingga disebut ”administrator”) tidak memerankan dirinya sebagai ”manajer”. Sebaliknya, tidak ada seorang ”manajer” yang tidak memerankan dirinya sebagai ”administrator’ dan melakukan kegiatan administrasi, untuk itu seorang manajer juga adalah seorang administrator, dan seorang administrator juga adalah seorang manajer.

Untuk itu istilah administrasi mengandung arti yang luas dan sempit sesuai dengan penggunaan dan pekerjaannya. Istilah administrasi dalam bahasa Belanda (administratie) mengandung pengertian yang sempit, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan (surat-menyurat) atau pekerjaan tulis menulis (clerical work). Sedangkan dalam arti luas bermakna pengelolaan atau manajemen, sehingga sering didefenisikan sebagai seni (art) dan ilmu (science) mengelola (memanaj) segala sumber daya 7M + 1I (man, money, material, machines, methods, marketing, and minutes) + information, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mengelola di sini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan atau pengarahan, dan pengendalian. (Husaini Usman, 2006: 2)

Untuk itu, banyak para pakar pendidikan yang memberikan beragam pengertian administrasi pendidikan kaitannya dengan istilah di atas. Namun demikian, pada tanggal 16 dan 17 Februari 1979 para pakar administrasi pendidikan Indonesia telah menyelenggarakan Diskusi Administrasi Pendidikan yang pertama di Yogyakarta, kemudian merumuskan bahwa administrasi pendidikan adalah semua usaha untuk mendayagunakan secara tepat guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) segala sumber material dan personal yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan.

Hartati Sukirman, et.al. (2003: 14-33) yang menyamakan arti administrasi dengan manajemen mengatakan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan itu bisa dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu dari urutan kegiatan, pelaksana, dan objek garapan atau komponen-komponennya. Ruang lingkup administrasi pendidikan di sekolah ditinjau dari urutan kegiatan berangkat dari asumsi bahwa dalam definisi administrasi pendidikan di sekolah tekandung makna adanya “rangkaian kegiatan” dari proses awal hingga terakhir. Rangkaian kegiatan tersebut tidak lain adalah fungsi manajemen.

Dalam administrasi pendidikan di sekolah, kegiatan administrasi sekolah yang tidak lain adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen itu merupakan serangkaian kegiatan mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi terhadap objek garapan atau komponen-komponen yang ada di dalam sekolah. Komponen-komponen itu meliputi; 1) administrasi siswa, 2) administrasi personel sekolah (guru dan karyawan), 3) administrasi kurikulum, 4) administrasi sarana dan prasarana/fasilitas pendidikan, 5) administrasi keuangan, 6) administrasi humas, dan 7) administrasi ketatalaksanaan pendidikan.

Persamaan dan Perbedaan Administrasi dengan Manajemen

Dalam bahasa Inggris, kata administration dan management digunakan dalam konteks dengan beberapa variasi pengertian, yaitu mempunyai kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus (Husaini Usman, 2006: 4). Bahkan pada awalnya, kata administration banyak digunakan untuk organisasi sosial, sedangkan kata management banyak digunakan untuk organisasi komersial/bisnis, seperti industri dan perusahaan.

Istilah management baru populer setelah dipublikasikannya karya ilmiah Taylor yang berjudul Shop Management pada tahun 1903 dan Principles and Methods of Scientific Management pada tahun 1911. Sejak itulah, Amerika dan Inggris dalam organisasi komersialnya banyak menggunakan istilah management dari pada administration.

Sampai sekarang belum terdapat persamaan istilah persesuaian paham mengenai isi bidang administrasi dengan bidang manajemen. Di Amerika Serikat, sebagai negara yang memperkenalkan ilmu administrasi dengan pesat, penggunaan istilah administrasi dengan manajemen masih sering dikacaukan (Hutabarat, 1984: 18). Sebagai contoh, buku Fayol yang berjudul ”Administration Industrielle et Generale” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ”General and Industrial Management” oleh Courbrough, Geneva, 1929.

Sebagian ahli berpendapat bahwa ”administrasi” sama artinya dengan ”manajemen”. Misalnya, Sutisna (1987) menyatakan bahwa dalam pemakaiannya secara umum administrasi diartikan sama dengan manajemen, dan administrator sama dengan manajer. Namun sebagian, ahli lainnya menyatakan bahwa di bidang pendidikan, pemerintahan, rumah sakit dan kemiliteran orang pada umumnya memakai istilah ”administrasi” dan ”administrator”. Sedangkan di bidang industri dan perusahaan digunakan istilah ”manajemen” dan ”manajer”.

Bidang-bidang selain bidang pendidikan lebih senang menggunakan istilah ”manajemen” sebagai pengganti istilah ”administrasi”. Karena kedua istilah tersebut dianggap sinonim (Suharsimi Arikunto, 1983: 33). Tetapi, akhir-akhir ini ada kecendrungan dalam dunia pendidikan untuk menerima istilah ”manajemen” sebagai pelengkap bukan sebagai pengganti. Misalnya, dalam dunia pendidikan di Indonesia sejak tahun 2001 setelah diterapkannya desentralisasi pendidikan yang diikuti otonomi sekolah, reorientasi pengelolaan pendidikan banyak menggunakan istilah ”manajemen” seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (MMTP), Total Quality Management (TQM), dan lain sebagainya

Atmosudirdjo (1980) tidak melihat perbedaan manajemen dan administrasi secara terminologi. Berangkat dari pendapat terdahulu, ia mengemukakan bahwa penggunaan administrasi lebih banyak dijumpai di Eropa seperi Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belgia, dan Belanda, sehingga mereka menyebut administrasi adalah induknya, manajemen adalah anaknya, dan organisasi adalah cucunya. Kemudian disingkat menjadi AMO (Administrasi, Manajemen, dan Organisasi). Di Inggris dan bekas jajahannya, serta Amerika Serikat lebih banyak menggunakan terminologi manajemen dengan menganggap administrasi adalah bagian dari manajemen dan organisasi adalah bagian dari administrasi, disingkat MAO. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara RI, menggunakan Administrasi terlebih dahulu, kemudian Organisasi, baru Manejemen. Disingkat AOM.

Ketiga pendapat di atas cukup memberikan gambaran tentang perbedaan luas dan sempitnya uraian tugas sekaligus cakupan kerja antara administrasi dan manejemen. Di mana ketiganya secara gamblang dapat digambarkan sebagai berikut:

Eropa                                       Inggris & AS                                   Indonesia

      A                                                   M                                                  A

     M                                                   A                                                   O

     O                                                    O                                                  M

Keterangan: 

A     : Administrasi                             M      : Manajemen

O     : Organisasi                                L       : Leading/Leader

Berdasarkan pada ketiga pandangan di atas tentang penggunaaan istilah administrasi dan manajemen, tampak sekali bahwa antara satu pendapat dengan pendapat yang lain memiliki pandangan yang berbeda tentang luasnya tugas dan uraian kerja antara administrasi dan manajemen, sehingga penulis lebih cendrung mengatakan bahwa antara administrasi dan manajemen mengandung pengertian yang sama dan memiliki uraian tugas yang sama pula. Termasuk dalam dunia administrasi/manajemen pendidikan. Perbedaannya barangkali hanya terletak dalam penggunaan istilah saja.

Uraian Tugas dan Fungsi-Fungsi Administrasi

Administrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi keseluruhan upaya dan tugas sekaligus pekerjaan yang secara sadar dilakukan ke arah tercapainya tujuan. Untuk itu, seluruh tugas yang terdapat dalam administrasi adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka meramalkan (forecasting), memperkirakan tujuan dan merencanakan (planning), merumuskan kebijakan (policy making), mengambil keputusan (decisions making), menyusun perlengkapan dan membagi pekerjaan (organizing), mengatur orang-orang yang turut dalam kerja sama (staffing), memberi perintah, keputusan, ketentuan dan pedoman kerja (commanding), mengarahkan pelaksanaan agar selaras dengan tujuan (coordinating), memperbaiki, mengawasi dan menyempurnakan segala kesulitan dan masalah yang timbul demi perbaikan (controlling) dan sebagainya. Dari beberapa uraian di atas, maka tugas administrasi dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu; tugas-tugas penggerak (fungsi-fungsi organik), dan tugas-tugas pendukung (fungsi-fungsi pelengkap).

Para ahli memberikan pendapat yang beragam mengenai fungsi-fungsi administrasi atau manajemen. Namun pada intinya terdapat beberapa bagian yang mengandung kesamaan. Berikut digambarkan dengan jelas perbedaan pendapat para pakar tentang fungsi-fungsi administrasi/manajemen:

Tabel 1

Pendapat Beberapa Tokoh Mengenai

FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI/MANAJEMEN

Fayol	Gullick	Terry	Dale	Koonts & O’donnel	Newman	Stoner
Planning	Planning	Planning	Planning	Planning	Planning	Planning
Organizing	Organizing	Organizing	Organizing	Organizing	Organizing	Organizing
Commanding Coordinating	Staffing Directing Coordinating	Actuating	Staffing Directing Innovating Representing	Staffing Directing	Assembling of Resources, Directing	Leading
Controlling.	Reporting Budgeting	Controlling	Controlling	Controlling	Controlling	Controlling

Sumber: (Tani Handoko, 1986; 22, Benyamin Liputo, 1988: 16-17, dan Nanang Fattah, 1996: 13).

Ruang Lingkup Kerja dan Tugas Administrasi Pendidikan;

Ruang lingkup pekerjaan administrasi pendidikan merupakan sebuah medan substansi garapan manajemen sebagai proses dan tugas administrasi hubungannya dengan pengelolaan pendidikan, sehingga segala fungsi dan aspek manajemen pendidikan juga merupakan bagian dari aspek administrasi pendidikan.

Oleh karenanya, menurut Oemar Hamalik (1991: 29-33) dimensi penerapan konsep-konsep administrasi atau manajemen dalam pendidikan menjadi fokus perhatian dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi; perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, pengawasan, dan penilaian pendidikan, serta sistem informasi pendidikan.

Lebih jelasnya, Husaini Usman menggambarkan ruang lingkup administrasi/manajemen pendidikan sebagai proses kegiatan pngelolaan pendidikan atau yang dikenal sebagai ruang lingkup tugas administrasi sekolah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tugas

Administrasi Pendidikan (Sekolah)

BIDANG TUGAS	Peserta Didik (Kesiswaan)	Guru dan Tenaga Kependidikan	Kurikulum	Keuangan	Sarana- Prasarana	Humas	Layanan Khusus
Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√
Pengorgani-sian	√	√	√	√	√	√	√
Pengarahan/ Pemimpinan	√	√	√	√	√	√	√
Pengawasan/ Pengendalian	√	√	√	√	√	√	√

Rangkaian kegiatan tersebut tidak lain adalah fungsi manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan (penggerakan, pengerahan, motivasi, pengambilan keputusan), dan pengawasan yang semuanya difungsikan untuk mengelola atau mengatur semua komponen-komponen yang ada dalam organisasi pendidikan.

Oleh karena itu, seringkali disampaikan dengan tegas oleh para pakar bahwa administrasi pendidikan merupakan upaya mobilisasi segala sumber daya pendidikan (7m + 1i) secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga inti dari administrasi pendidikan lebih memusatkan diri pada subtansi-subtansi yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan yaitu administrasi peserta didik (kesiswaan), tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (personel sekolah), kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat (humas), dan administrasi layanan-layanan khusus.

Untuk itu, uraian mengenai bidang garapan dan ruang lingkup kerja administrasi pendidikan dalam konteks administrasi secara mikro (administrasi sekolah) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Administrasi Kesiswaan; di dalamnya mencakup kegiatan pencatatan siswa mulai dari penerimaan siswa baru hingga siswa selesai (tamat sekolah) yang mencakup: a) catatan-catatan untuk seluruh sekolah meliputi; buku induk, buku klapper, dan peraturan/tata tertib; b) catatan untuk masing-masing kelas meliputi; buku kelas, penempatan siswa, daftar hadir siswa, buku prestasi siswa di kelas, buku catatan BP,  catatan daftar nilai dan buku legger, serta buku raport dan buku mutasi;
2. Administrasi Kurikulum; di dalamnya mencakup kegiatan perencanaan kurikulum sekolah, mulai dari penyusunan kalender pendidikan, penyusunan jadwal pelajaran, pembagian tugas mengajar, penyusunan petunjuk praktek materi pelajaran, petunjuk praktek kerja nyata, hingga administrasi kurikulum pendidikan yang harus dilengkapi oleh guru kaitannya dengan proses belajar mengajar, meilputi; penyusunan program pengajaran, program tahunan (prota), program semester (prosem), penyusunan silabus, penyusunan RPP, penyusunan strategi, metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, hingga penentuan penilaian dan evaluasi kurikulum;
3. Administrasi Personel (Pendidik dan Tenaga Kependidikan); di dalamnya terdapat kegiatan; recruitment, placement, job analysis, job specification, development dan pebinaan, dan supervisi dan evaluasi;
4. Administrasi Sarana-Prasarana; di dalamnya terdapat kegiatan; perencanaan, pengadaan, pengaturan dan pendistribusian, penggunaan, penyingkiran, dan perawatan;
5. Administrasi Keuangan/Pembiyaan Pendidikan; di dalamnya mencakup kegiatan;  budgeting (penyusunan anggaran), accounting (pembukuan), auditing (pemeriksaan), dan pertanggungjawaban keuangan;
6. Administrasi Tata Laksana/TU Sekolah; di dalamnya terdapat kegiatan; penerimaan data-data sekolah, pencatatan, pengolahan, perencanaan, penggandaan, pengarsipan, dan pengiriman data-data atau dokumen-dokumen penting sekolah;
7. Administrasi Organisasi Pendidikan; di dalamnya mencakup; penyusunan struktur lembaga dan tipe organisasi, pembagian tugas dan wewenang kerja, pembagian kekuasaan, kesatuan komando (perintah), pola komunikasi dan koordinasi, sistem pengambilan keputusan, dan tanggung jawab;
8. Administrasi Hubungan Masyarakat (Humas); di dalamnya mencakup kegiatan; humas internal dan humas eksternal. Humas internal meliputi; pengelolaan hubungan dan pola komunikasi antara Kep-Sek dengan guru, siswa, dan pegawai, hubungan antara guru dengan siswa dan guru-guru yang lain serta TU, dan hubungan antara murid dengan guru, dan pegawai sekolah. Humas eksternal, meliputi; hubungan sekolah dengan masyarakat, dinas pendidikan, komite dan dewan pendidikan serta pengawas sekolah, mitra sekolah, serta bubungannya dengan sekolah-sekolah yang lain;
9. Administrasi Layanan Khusus; di dalamnya meliputi kegiatan pengelolaan pendidikan yang berkaitan dengan layanan pendidikan khusus yang menunjang terhadap peningkatan mutu pendidikan, kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan seperti penyediaan perpustakaan, kantin sekolah, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), tempat parkir, kamar mandi dan wc sekolah, taman sekolah dan lain semacamnya.    

                                                             

Penutup

Demikian sekedar pengantar tentang administrasi pendidikan, selanjutnya marilah kita belajar dan praktek bersama-sama membenahi administrasi sekolah kita demi memperjuangkan masa depan generasi bangsa. Mudah-mudahan bermanfaat, Amin!

-=(o2nk)=-

REFERENSI:

Benyamin Liputo. (1988). Pengantar manajemen. Jakarta: Depdikbud-Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.

Depag RI. (2000). Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Jakarta: Dirjem Bimbaga Islam Depag RI

Hani Handoko, T,. (1986). Manajemen. (edisi kedua). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hariati Sukirman, et. al., (2003). Administrasi dan supervisi pendidikan. Yogyakarta: FIP UNY

Husaini Usman. (2006). Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta:  PT Bumi Aksara.

Hutabarat, J.M. (1984). Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Penerbit Liberty

Nanang Fattah. (1996). Landasan manajemen pendidikan. Cet. VII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Oemar Hamalik. (1991). Perencanaan dan manajemen pendidikan. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Stoner, James A.F,. (1996). Manajemen. (edisi revisi) (Terjemahan Alfonsus Sirait)  New York: Prentice-Hall International Inc. (Buku asli diterbitkan tahun 1982).

Suharsimi Arikunto. (1993). Organisasi dan Administrasi Pendidikan; Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tani Handoko, (1986). Manajemen. (edisi kedua). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

---

[1] Makalah disampaikan dalam acara PEMBEKALAN PRAGRADUASI SISWA KELAS AKHIR, PP. Annuqayah Daerah Nirmala, tanggal 1 Mei 2012

[2] Dosen Tetap sekaligus Ketua Jurusan (Kajur) PAI Fakultas Tarbiyah INSTIK Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep